PAJAK KITA

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) - 2009

2011-11-21T18:51:00.000-08:00

Menindaklanjuti dari beberapa pertanyaan dari pengunjung PAJAK KITA sehubungan dengan pemberlakuan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 39/BC/2008 tanggal 23 Desember 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya, terdapat hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 formulir yang digunakan untuk pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu adalah formulir SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak)

Untuk mendownload form SSPCP terbaru format excel, klik DISINI

JKP Yang Atas Ekspornya Dikenakan PPN

2011-11-01T19:40:00.000-07:00

Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 30/PMK.03/2011 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai PPN yang mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2011. Dimana dalam Peraturan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

2. Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) dibatasi hanya untuk 3 (tiga) jenis JKP, yaitu :

a. Jasa Maklon;

b. Jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean;

c. Jasa Konstruksi yang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

3. Atas penyerahan JKP selain ketiga jenis JKP tersebut diatas ke luar Daerah Pabean :

a. Apabila penyerahan JKP-nya dilakukan di dalam Daerah Pabean, tetap terutang PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) sebagai penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean.

b. Apabila JKP tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean, atasnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena di luar cakupan Undang-Undang PPN.

4. Jasa Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

5. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

6. Pelaporan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Jasa Maklon, yang dalam ketentuan sebelumnya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, menjadi dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

7. Pajak Masukan yang terkait dengan Barang Kena Pajak hasil kegiatan Jasa Maklon yang diekspor tersebut menjadi dapat dikreditkan.

Dokumen Yang Dipersamakan Faktur Pajak - 2011

2011-10-22T22:10:00.000-07:00

Dalam rangka memberikan keyakinan dan kepastian hukum dalam pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas impor Barang Kena Pajak, Dirjen Pajak menetapkan Peraturan baru tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang merupakan perubahan Kedua atas PER-10/PJ/2010 (Artikel terkait DISINI).

Peraturan baru ini adalah PER-27/PJ/2011 tertanggal 19 September 2011, yang mengubah ketentuan Pasal 1 huruf i PER-10/PJ/2010 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah :

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Dirjen Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;

b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;

c. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;

d. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;

e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;

f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;

g. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;

h. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Terwujud;

i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan NPWP dan dilampiri dengan SSP, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai, yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;

j. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean;

k. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Perusahaan Air Minum;

l. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek;

m. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan.

Sensus Pajak Nasional

2011-09-27T20:05:00.000-07:00

Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Dirjen Pajak akan menyelenggarakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 149/PMK.03/2011 tertanggal 12 September 2011 yang mulai berlaku saat diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Sensus Pajak Nasional merupakan kegiatan mengumpulkan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) diseluruh wilayah Indonesia.

Tujuan dilakukan sensus pajak adalah untuk memperluas basis pajak dengan meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan penerimaan SPT Tahunan PPh, Pemutahiran data wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak.

Dimana sasaran Sensus Pajak Nasional adalah orang pribadi dan badan yang dilokasi sentra bisnis, high house building dan pemukiman.

Tahapan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional :

1. Tim penyisiran berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional melakukan koordinasi lapangan dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, Pengelola/Manajemen Perumahan/Apartemen, Perhimpunan dan Tokoh Masyarakat)

2. Tim penyisiran dengan didampingi petugas yang berasal dari lingkungan lokasi sensus untuk menyampaikan Formulir Isian Sensus (FIS) kepada responden.

3. Tim penyisiran wajib menunjukkan surat tugas dan identitas petugas sensus dan memberikan penjelasan kepada responden terkait dengan Sensus Pajak Nasional.

4. Meminta responden untuk mengisi dan/atau menandatangani Formulir Isian Sensus (FIS).

Hal-hal yang ditanyakan dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional antara lain :

Untuk objek sensus orang pribadi dapat meliputi : status, jumlah tanggunggan, sumber penghasilan/jumlahnya, tenaga kerja dan identitas objek pajak.

Untuk objek sensus badan dapat meliputi : identitas badan, penanggung jawab, kepemilikan badan, tenaga kerja, kedudukan badan dan identitas objek pajak.

Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional responden diwajibkan memberikan keterangan sebenarnya kepada petugas.

Pengaduan Layanan Perpajakan

2011-09-17T10:09:00.000-07:00

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara pelayanan publik yaitu penyediaan sarana pengaduan, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor : PER- 26/PJ/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Sarana Pengaduan Pelayanan Perpajakan.

Pengaduan adalah informasi yang disampaikan pelapor mengenai dugaan pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana setiap orang atau pihak lain yang menerima kuasa atau pihak-pihak yang mengetahui dan melaporkan informasi sehubungan dengan dugaan pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat melakukan Pengaduan ke Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas untuk menerima pengaduan meliputi :

a. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

c. Kantor Pelayanan Pajak

Pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan sebagai berikut :

- Telepon : 500200

- Faksimili : (021) 5251245

- Email : pengaduan@pajak.go.id

- Surat/secara langsung : Penerima Pengaduan

Ketentuan Proses Pengaduan :

1. Pengaduan yang disampaikan paling sedikit memuat :

a. Identitas pelapor;

b. Nomor telepon pelapor;

c. Identitas terlapor;

d. Uraian pengaduan;

e. Bukti pendukung bila diperlukan

2. Pengaduan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelayanan perpajakan diberikan.

3. Penerima pengaduan melakukan konfirmasi atas pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi pengaduan.

4. Dalam hal persyaratan pengaduan tidak lengkap, pelapor melengkapi pengaduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan dari petugas penerima pengaduan.

5. Penyelenggara pelayanan wajib menindaklanjuti pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pengaduan diterima lengkap.

6. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada poin 5 wajib disampaikan kepada pihak pelapor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diselesaikan.

Untuk mengunduh Peraturan ini, silahkan klik DISINI

Bendahara Mahir Pajak

2011-09-13T00:20:00.000-07:00

Bendahara pemerintah sebagai salah satu mitra Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara perlu mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan menyeluruh mengenai kewajibannya sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-51/PJ/2011 telah menerbitkan buku "Bendahara Mahir Pajak"

Buku dalam bentuk ebook ini akan memberikan panduan praktis dan komprehensif bagi bendahara pemerintah yang harus dijadikan pedoman dalam memenuhi kewajiban pajak kepada negara yang meliputi tata cara pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang timbul dari berbagai transaksi pengeluaran yang terjadi di satuan kerja masing-masing.

Materi yang dimuat dalam buku "Bendahara Mahir Pajak" antara lain meliputi penjelasan umum tentang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Meterai, simulasi penghitungan pajak, dan cara pengisian berbagai formulir administrasi perpajakan.

Untuk mendownload ebook ini silahkan klik DISINI

Penghitungan PPh 21 Atas THR

2011-08-15T09:09:00.000-07:00

Menjelang Hari Raya umumnya perusahaan membagikan THR kepada para pegawai tetapnya, dimana THR (Tunjangan Hari Raya) atau penghasilan yang sejenis yang biasanya diterima sekali dalam setahun ini wajib dipotong PPh Pasal 21 dengan mekanisme penghitungan sebagai berikut :

1. Menghitung besarnya penghasilan bruto setahun yang meliputi :

a. Penghasilan bruto teratur yang diterima setahun, ditambah dengan

b. Penghasilan bruto tidak teratur.

2. Menghitung penghasilan netto setahun dengan cara mengurangkan penghasilan bruto setahun (tersebut nomor 1) dengan :

a. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto)

b. Iuran yang terikat pada gaji (iuran pensiun dan iuran THT)

3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara penghasilan netto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

4. Menghitung PPh. Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur setahun, dengan cara Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif PPh. Pasal 17.

5. Menghitung PPh. Pasal 21 atas penghasilan teratur setahun (tanpa penghasilan tidak teratur).

6. Menghitung PPh. Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur, dengan cara menghitung selisih antara :

a. PPh. Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur setahun (pada angka 4 diatas) dengan,

b. PPh. Pasal 21 atas penghasilan teratur setahun (pada angka 5 diatas)

Contoh :

Karyawan A (telah ber-npwp dengan status TK/-) adalah pegawai tetap sejak tahun 2009 yang menerima gaji ditahun 2011 sebesar Rp.2.500.000,- per-bulan. Pada bulan Agustus 2011 menerima THR sebesar 1 (satu) kali gaji pokok, yaitu sebesar Rp.2.500.000,- Atas transaksi ini besarnya PPh 21 yang harus dipotong atas THR adalah sbb :

Langkah 1 : menghitung besarnya PPh 21 yang terutang atas gaji pokok setahun.

Gaji sebulan = 2.500.000

Pengurang :

- Biaya jabatan (5% x 2.500.000) = 125.000

Penghasilan neto sebulan = 2.500.000 – 125.000 = 2.375.000

Penghasilan neto setahun = 12 x 2.375.000 = 28.500.000

PTKP (TK/-) = 15.840.000

PKP = 28.500.000 - 15.840.000 = 12.660.000

PPh 21 terutang setahun = 5% x 12.660.000 = 633.000

Langkah 2 : menghitung besarnya PPh 21 yang terutang atas THR.

Gaji sebulan = 2.500.000

Gaji setahun = 12 x 2.500.000 = 30.000.000

THR = 2.500.000

Jumlah penghasilan setahun (Gaji + THR) = 32.500.000

Pengurang :

- Biaya jabatan (5% x 32.500.000) = 1.625.000

Penghasilan neto setahun = 32.500.000 – 1.625.000 = 30.875.000

PTKP (TK/-) = 15.840.000

PKP = 30.875.000 - 15.840.000 = 15.035.000

PPh 21 terutang setahun (Gaji + THR) = 5% x 15.035.000 = 751.750

PPh 21 terutang setahun atas Gaji (hitungan langkah 1) = 633.000

PPh 21 terutang atas THR = 751.750 - 633.000 = 118.750

Tatacara Restitusi PPN Bagi PKP Berisiko Rendah

2011-08-12T09:54:00.000-07:00

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN atau PPn BM, maka Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor : 63/PJ/2010 tentang Tatacara Pengembalian Kelebihan PPN bagi PKP Berisiko Rendah.

Yang dimaksud Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah atau PKP Berisiko Rendah adalah Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa :

1. PKP Berisiko Rendah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan :

a. SPT Masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)”; atau

b. Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.

2. Surat Permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak dan diajukan kepada Kepala KPP di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

3. Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak dilakukan penelitian atas :

a. Kebenaran pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a,b,c,d, dan e UU PPN;

b. Kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;

c. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; dan

d. Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

4. Kepala KPP setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pajak, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak.

5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud poin 4 diatas telah lewat dan Kepala KPP tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, maka permohonan dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 4 berakhir.

6. Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan maka :

a. Kepada PKP berisiko rendah diberikan pemberitahuan secara tertulis, dan

b. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Untuk download peraturan ini, silahkan klik DISINI

Tatacara Restitusi PPN dan PPn.BM - 2011

2011-07-24T00:43:00.000-07:00

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.03/2010, apabila dalam suatu masa pajak, besarnya pajak masukan (PM) yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran (PK), maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Atas kelebihan pajak tersebut diatas, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat juga mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) yaitu pada akhir tahun buku.

Dikecualikan dari hal-hal tersebut diatas, kelebihan pajak dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada setiap masa pajak, yaitu oleh :

1. PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud.

2. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN.

3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN nya tidak dipungut.

4. PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud.

5. PKP yang melakukan ekspor JKP.

6. PKP dalam tahap belum berproduksi.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) atas kelebihan pajak dengan menggunakan :

1. SPT masa PPN dengan mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (Restitusi)”. Atau

2. Dengan surat permohonan tersendiri.

Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan kepada kepala kantor pelayanan pajak (KPP) dimana PKP dikukuhkan. Dimana 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) masa pajak.

Dalam mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak, PKP diperlakukan sebagai PKP berisiko rendah apabila :

1. Berstatus sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4c) UU PPN, atau

2. Berstatus sebagai PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C UU KUP, atau

3. Berstatus sebagai PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D UU KUP.

Atas permohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) dapat diproses melalui Penelitian atau Pemeriksaan, dimana proses PENELITIAN dilakukan terhadap :

1. PKP berisiko rendah, atau

2. PKP kriteria tertentu, atau

3. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sedangkan proses PEMERIKSAAN dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) yang dilakukan oleh PKP selain tiga status PKP tersebut diatas.

Kewajiban Dirjen Pajak terkait pemohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) yang diproses melalui PENELITIAN adalah :

1. Wajib menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak.

2. Apabila jangka waktu telah lewat dan Dirjen Pajak tidak menerbitkan Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan, dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari dari jangka waktu yang dimaksud poin 1.

Kewajiban Dirjen Pajak terkait pemohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) yang diproses melalui PEMERIKSAAN adalah :

1. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak.

2. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak berlaku dalam hal PKP dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan.

Ketentuan khusus dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) :

1. Dirjen Pajak setelah melakukan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dapat melakukan PEMERIKSAAN kepada PKP berisiko rendah, PKP kriteria tertentu, atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu.

2. Dalam hal hasil pemeriksaan diterbitkan SKP Kurang Bayar terhadap PKP kriteria tertentu atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu, maka PKP tersebut wajib membayar kekurangan pajak ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan bayar tersebut.

3. Dalam hal hasil pemeriksaan diterbitkan SKP Kurang Bayar terhadap PKP beresiko rendah, maka PKP tersebut wajib membayar kekurangan pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan bayar tersebut.

Untuk download peraturan ini, silahkan klik DISINI

PPh 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunannya

2011-06-12T20:45:00.000-07:00

Kabar gembira bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan ditanggung oleh Pemerintah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Dimana berdasarkan peraturan ini diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud diatas meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi :

a. Pejabat Negara, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau imbalan tetap sejenisnya.

b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan.

c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan.

2. Termasuk dalam pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud diatas adalah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas).

3. Atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) diatas, yaitu berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas.

Dasar Pengenaan PPh 21

1. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3. Besarnya Penghasilan neto bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI adalah jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar kepada dana pensiun atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Besarnya penghasilan neto bagi pensiunan ditentukan berdasarkan seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan biaya pensiun.

5. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun adalah penghasilan bruto.

6. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPh.

7. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wanita berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. bagi wanita kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

b. bagi wanita tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.

Tarif Pemotongan Pajak dan Penetapannya

1. Tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP)

2. Jumlah PKP sebagai dasar penerapan tarif dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.

3. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap Masa Pajak, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak terakhir, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah jumlah gaji, uang pensiun, dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan dikalikan 12 (dua belas);

b. dalam hal terdapat pembayaran penghasilan seperti gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas), serta rapel gaji dan/atau tunjangan maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas) serta rapel gaji dan/atau tunjangan.

4. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap Masa Pajak adalah:

a. atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf a dibagi 12 (dua belas);

b. atas penghasilan seperti gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas) serta rapel gaji dan/atau tunjangan adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf a.

5. Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Pajak Desember adalah selisih antara PPh yang terutang atas seluruh PKP selama 1 (satu) tahun takwim dengan akumulasi PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak-Masa Pajak sebelumnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.

6. Tidak termasuk dalam akumulasi PPh Pasal 21 yang terutang adalah tambahan PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)

Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, adalah sebagai berikut :

1. sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;

2. sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;

3. sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Dalam Hal Tidak Memiliki NPWP

1. Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD dikenai tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif umum.

2. Tambahan PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) menjadi beban penerima penghasilan.

Kewajiban Pemotong Pajak

1. Bendahara pemerintah yang melakukan pemotongan PPh Psl 21 adalah bendahara pengeluaran pada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

2. Kewajiban menghitung, memotong, dan melaporkan tetap dilakukan terhadap penghasilan yang dikenai tarif PPh Pasal 21 sebesar 0% (nol persen).

3. Kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil.

4. Bendahara pemerintah dan badan yang ditunjuk wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.

5. Bendahara pemerintah dan badan yang ditunjuk wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun paling lama pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan tersebut.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

INFO :

Telah terbit Aplikasi SPT Masa PPh 23 (G3.1) format excel khusus mengakomodasi objek PPh Pasal 23 atas transaksi Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah dan Penghargaan, Sewa atas penggunaan harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, serta Jasa Lain. Output SPT Masa PPh 23 lengkap dengan Bukti Potong, Daftar Bukti Potong dan SSP (sesuai dgn UU 36/2008 dan PER-53/PJ/2009). Selanjutnya wajib pajak tinggal cetak (print). Dengan kata lain wajib pajak tinggal membubuhkan tandatangan dan cap.

Download Trial, klik DISINI
Cara Pemesanan, klik DISINI

Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

2011-05-25T08:07:00.000-07:00

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Nomor : 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur antara lain :

1. Yang dimaksud dengan Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

2. Nilai Lain yang dimaksud diatas adalah :

a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;

d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;

e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;

f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;

g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;

h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;

i. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;

j. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau

k. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

3. Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha jasa pengiriman paket sebagaimana dimaksud poin 2 huruf j dan oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf k, tidak dapat dikreditkan.

4. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010

Untuk download peraturan ini, silahkan klik DISINI

Aplikasi SPT Masa PPh Pasal 23 - (G3.1)

2011-05-21T07:56:00.000-07:00

Telah terbit Program Aplikasi SPT Masa PPh 23 Generasi 3 Versi 1 (G3.1) format excel khusus mengakomodasi transaksi objek PPh Pasal 23.

Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan dalam pemenuhan kewajiban pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah dan Penghargaan, Sewa atas penggunaan harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, serta Jasa Lain.

Keunggulan Program :

1. Telah sesuai dengan UU NO.36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak PER-53/PJ/2009 pengganti PER-43/PJ/2009.

2. Aplikasi sistem data base dengan format excel yang mampu menampung 40 (empat puluh) transaksi objek pemotongan PPh Pasal 23 setiap bulannya.

3. Aplikasi secara otomatis dapat menghitung besarnya PPh terutang dengan out put formulir SPT Masa PPh Pasal 23, Bukti Potong, Daftar Bukti Potong, dan Surat Setoran Pajak (SSP).

4. Wajib pajak / Pemotong pajak tinggal membubuhkan tanda tangan dan cap.

Untuk mendownload Trial Aplikasi ini silahkan klik DISINI

Untuk info/tatacara pemesanan klik DISINI

Dapatkan Program Aplikasi lainnya :

1. Aplikasi SPT Masa PPN 1111 (G3.0) - Download Trial

2. Aplikasi SSP Multi Fungtion (G3.1) - Download Trial

3. Aplikasi SPT Masa PPh Pasal 21 (G3.1) - Download Trial

4. Aplikasi Faktur Pajak (G3.4) - Download Trial

5. Aplikasi SPT Masa PPh Final Pasal 4(2)(V.3) - Download Trial

6. Aplikasi Bukti Potong 1721-A1 (G3.0) - Download Trial

7. Aplikasi SPT Tahunan Badan 1771 (G3.3) - Download Trial

8. Aplikasi SPT Tahunan OP 1770 (G3.1) - Download Trial

9. Aplikasi SPT Tahunan OP 1770s (G3.1) - Download Trial

10. Dan lain-lain.

PPN Usaha Perbankan

2011-05-11T20:39:00.000-07:00

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) khususnya Pasal 4A ayat (3) huruf d dan mengacu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan). Maka diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-121/PJ/2010

Surat Edaran ini mengatur perlakuan PPN terhadap kegiatan usaha Bank Umum, dimana dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

A. Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN, yang karakteristiknya sebagai berikut :

1) Jasa keuangan yang diserahkan berupa jasa pembiayaan yang mendapatkan imbalan berupa bunga, atau

2) Jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh bank kepada nasabah, dalam hal jasa keuangan tersebut bukan jasa pembiayaan;

B. Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN.

Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

c. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit;

e. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

f. Menerbitkan surat pengakuan utang;

g. Menjamin atas risiko sendiri :

1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

5) Obligasi;

6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN meliputi :

a. Memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah;

b. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

c. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

d. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

e. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

f. Membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti :

1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

5) Obligasi;

6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

Disamping hal-hal tersebut di atas, bank umum juga dapat melakukan kegiatan yang bukan merupakan penyerahan jasa, misalnya membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12A UU Perbankan. Dalam hal ini, penjualan agunan, yang telah diambil alih oleh bank tersebut, merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN.

Atas dasar uraian diatas, maka :

1. Bank yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

2. Wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak. Tata Cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah melakukan kegiatan usaha yang sama, perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah tersebut adalah sama dengan perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran ini.

Untuk download Surat Edaran ini, klik DISINI

PPN Atas RS / RSS - 2011

2011-05-02T21:10:00.000-07:00

Dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan masyarakat berpenghasilan rendah, serta dengan meningkatnya harga tanah dan bangunan, maka pemberian fasilitas perpajakan atas rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS) telah dilakukan penyesuaian untuk mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/PMK.03/2011 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan ini, disebutkan bahwa :

Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah rumah yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memenuhi ketentuan:

a. Luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi);

b. Harga jual tidak melebihi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan

c. Merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 28 Februari 2011.

Untuk download peraturan ini, klik DISINI

Perlakuan Pajak Atas Iklan

2011-04-23T08:49:00.000-07:00

Dalam menjalankan kegiatan usaha tidak sedikit perusahaan berusaha memperkenalkan produknya melalui media Iklan, baik iklan di koran, televisi, internet, radio ataupun media lainnya.

Atas hal tersebut diatas banyak muncul pertanyaan sehubungan dengan aspek perpajakan apa saja yang terkait dengan kegiatan periklanan tersebut. Untuk itu dalam kesempatan ini kami sampaikan garis besar aspek pajak dari kegiatan periklanan adalah sebagai berikut :

1. PPN

Periklanan adalah jenis jasa yang tidak termasuk dalam negative list (jenis jasa yang tidak dikenai PPN). Dengan demikian jasa periklanan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP).

Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa periklanan adalah sebagaimana Dasar Pengenaan Pajak yang berlaku pada umumnya, yaitu nilai penggantian.

Untuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media masa sepanjang Iklan Layanan Masyarakat tersebut dibiayai sendiri oleh pihak media masa atau dibiayai oleh sponsor tertentu asalkan identitas atau kepentingan sponsor tidak diungkapkan dalam iklan dan dana yang disediakan oleh sponsor tersebut benar-benar sebesar biaya yang diperlukan untuk membuat Iklan Layanan Masyarakat dimaksud sehingga pihak media massa yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan dari pemasangan Iklan Layanan Masyarakat, tidak terutang PPN.

2. PPh Pasal 23

Jasa periklanan dapat dikategorikan sebagai jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi sehingga jasa periklanan merupakan obyek PPh Pasal 23, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/PMK.03/2008.

Tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa periklanan adalah sebesar 2% dari nilai bruto yang dibayarkan ( tidak termasuk PPN), dan akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP

Contoh Pembatalan, Penggantian Faktur Pajak & Retur BKP

2011-04-07T23:31:00.000-07:00

1. Contoh Pembatalan Faktur Pajak

a. Pada tanggal 1 Januari 2011 PT.A (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP kepada PT.B (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp100.000.000,-

b. Pada tanggal 1 Januari 2011 PT.A (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak dengan DPP sebesar Rp100.000.000,- dan PPN sebesar Rp10.000.000,-

c. Pada tanggal 25 Februari 2011 PT.B (PKP Pembeli) membatalkan pembelian, sehingga PT.A (PKP Penjual) harus melakukan pembatalan Faktur Pajak.

d. Sebagai konsekuensi dari pembatalan tersebut, maka :

1) PT. A (PKP Penjual) melakukan hal sebagai berikut :

a) Dalam hal PT.A (PKP Penjual) belum melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011, maka PT.A (PKP Penjual) harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 pada formulir 1111 A2 dengan mengisi nilai 0 (nol) pada kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah).

b) Dalam hal PT.A (PKP Penjual) telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 sebagai Faktur Pajak Keluaran dengan nilai DPP sebesar Rp100.000.000,- dan PPN sebesar Rp10.000.000,- maka PT.A (PKP Penjual) harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 dengan cara melaporkan Faktur Pajak tersebut pada formulir 1111 A2 dengan mengisi nilai 0 (nol) pada kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah).

2) PT. B (PKP Pembeli) melakukan hal sebagai berikut :

Dalam hal PT.B (PKP Pembeli) telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Masukan dengan nilai DPP sebesar Rp100.000.000,- dan PPN sebesar Rp10.000.000,- maka PT.B (PKP Pembeli) harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan dengan cara melaporkan Faktur Pajak tersebut pada formulir 1111 B2 dengan mengisi nilai 0 (nol) pada kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah).

2. Contoh Penggantian Faktur Pajak

a. Pada tanggal 28 Februari 2011 PT.A (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP kepada PT.B (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp280.000.000,-

b. Pada tanggal 28 Februari 2011 PT.A (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri 010.000-11.00000050, DPP sebesar Rp280.000.000,- dan PPN sebesar Rp28.000.000,-

c. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan oleh PT.A (PKP Penjual) pada SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011.

d. Pada tanggal 11 Juli 2011 diketahui bahwa harga jual sebenarnya adalah sebesar Rp230.000.000,-

e. Atas kesalahan tersebut, pada tanggal 15 Juli 2011 PT.A (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak Pengganti dengan Kode dan Nomor Seri 011.000-11.00000147, DPP sebesar Rp230.000.000,-. dan PPN sebesar Rp23.000.000,-

f. Sebagai konsekuensi dari penerbitan Faktur Pajak Pengganti tersebut, maka:

1) PT. A (PKP Penjual) melakukan dua hal sebagai berikut :

a) Melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011 untuk melaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut pada formulir 1111 A2 dengan cara sebagai berikut :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (011.000-11.00000147);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (15-07-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 230.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 23.000.000,-

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000050).

Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Februari 2011; dan

b) Melaporkan Faktur Pajak Pengganti dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 pada formulir 1111 A2 dengan cara sebagai berikut :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (011.000-11.00000147);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (15-07-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 0 (nol);

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000050).

2) PT. B (PKP Pembeli) melakukan hal sebagai berikut :

Harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan sebagai Faktur Pajak Masukan, dengan melaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut pada formulir 1111 B2 dengan cara sebagai berikut :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (011.000-11.00000147);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (15-07-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 230.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 23.000.000,-

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000050).

Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan.

3. Contoh Penggantian Faktur Pajak Pada Masa Yang Sama

a. Pada tanggal 6 September 2011 PT.A (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP kepada PT.B (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp500.000.000,-

b. Pada tanggal 6 September 2011 PT.A (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri 010.000-11.00000210, DPP sebesar Rp500.000.000,- dan PPN sebesar Rp50.000.000,-

c. Pada tanggal 29 September 2011 diketahui bahwa harga jual sebenarnya adalah sebesar Rp550.000.000,-

d. Atas kesalahan tersebut PT.A (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak Pengganti pada tanggal 29 September 2011 dengan Kode dan Nomor Seri 011.000-11.00000225, DPP sebesar Rp550.000.000,- dan PPN sebesar Rp55.000.000,-

e. Sebagai konsekuensi dari penerbitan Faktur Pajak Pengganti tersebut, maka :

1) PT. A (PKP Penjual) melakukan hal sebagai berikut :

Melaporkan kedua Faktur Pajak tersebut pada SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 dengan cara :

a) Untuk Faktur Pajak yang diganti :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000210);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak yang diganti (06-09-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 0 (nol),

b) Untuk Faktur Pajak Pengganti :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (011.000-11.00000225);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (29-09-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 550.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 55.000.000,-

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000210).

2) PT. B (PKP Pembeli) melakukan hal sebagai berikut :

a) Dalam hal Faktur Pajak yang diganti belum pernah dilaporkan, maka PT.B (PKP Pembeli) cukup melaporkan Faktur Pajak Pengganti pada formulir 1111 B2 dengan cara:

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (011.000-11.00000225);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (29-09-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 550.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 55.000.000,-

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000210).

b) Dalam hal Faktur Pajak yang diganti telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 dan Faktur Pajak Pengganti diterima oleh PT.B (PKP Pembeli) setelah SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 dilaporkan, maka PT.B (PKP Pembeli) harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 dengan melaporkan Faktur Pajak Pengganti pada formulir 1111 B2 dengan cara :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (011.000-11.00000225);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (29-09-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 550.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 55.000.000,-

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000210).

Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan.

4. Contoh BKP Yang Diretur

a. Pada tanggal 10 Juni 2011 PT.B (PKP Pembeli) melakukan pengembalian BKP atas pembelian dari PT.A (PKP Penjual) dengan nilai BKP yang dikembalikan sebesar Rp15.000.000,-

b. Pada tanggal 10 Juni 2011 PT.B (PKP Pembeli) menerbitkan Nota Retur atas pengembalian BKP tersebut.

c. Nota Retur yang dibuat oleh PT.B (PKP Pembeli) diterima oleh PT.A (PKP Penjual) pada tanggal 12 Juni 2011.

d. Tata cara pelaporan Nota Retur tersebut bagi PT.B (PKP Pembeli) dan PT.A (PKP Penjual) adalah sebagai berikut :

1) PT.B (PKP Pembeli) melaporkan Nota Retur tersebut pada formulir 1111 B2 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 dengan cara :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan nomor Nota Retur;

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Nota Retur (10-06-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 15.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 1.500.000,- Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang;

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas perolehan BKP yang dikembalikan.

2) PT.A (PKP Penjual) melaporkan Nota Retur pada formulir 1111 A2 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 dengan cara :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan nomor Nota Retur;

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Nota Retur (10-06-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 15.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 1.500.000,- Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang;

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas penyerahan BKP yang dikembalikan.

Prosedur Penggantian Faktur Pajak

2011-03-27T08:55:00.000-07:00

Dalam rangkan memberikan kepastian hukum kepada Pengusaha Kena Pajak dalam hal pembetulan atau penggantian Faktur Pajak, maka diterbitkan PER-65/PJ/2010 perubahan atas PER-13/PJ/2010.

Hal-hal penting yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan penggunaan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak bagi PKP yang pindah Kantor Pelayanan Pajak maka PKP tersebut diperlakukan sebagaimana PKP yang baru dikukuhkan sehingga wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan nomor urut 00000001 sejak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang baru.

2. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PER-13/PJ./2010 dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Faktur Pajak yang salah pengisian nomor urutnya diganti dengan Faktur Pajak pengganti dengan mengisi nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dengan nomor urut yang sebenarnya.

b. Kode Status pada Kode Faktur Pajak Pengganti adalah Kode Status 1 (satu).

c. Tahun Penerbitan pada Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti adalah tahun penerbitan Faktur Pajak yang diganti.

d. Tanggal penerbitan Faktur Pajak Pengganti sama dengan tanggal penerbitan Faktur Pajak yang diganti.

e. Pada Faktur Pajak Pengganti dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti.

f. Faktur Pajak Pengganti dan Faktur Pajak yang diganti agar diadministrasikan dan digabungkan menjadi 1 (satu) berkas.

g. PKP harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti.

Contoh :

Pada tahun 2010 PT A telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 24 faktur. Selama tahun 2011 PT A telah menerbitkan 5 buah faktur. Pada tanggal 20 Maret 2011 PT A mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan penggunaan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan sejak Januari sampai dengan Maret 2011. Atas kesalahan tersebut PT A dapat melakukan penggantian Faktur Pajak seperti contoh dibawah ini:

Faktur Pajak yang diganti :

Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000025, Tanggal 01 Jan 2011.

Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000026, Tanggal 15 Jan 2011.

Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000027, Tanggal 01 Feb 2011.

Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000028, Tanggal 20 Feb 2011.

Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000029, Tanggal 07 Mar 2011.

Faktur Pajak Pengganti :

Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000001, Tanggal 01 Jan 2011.

Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000002, Tanggal 15 Jan 2011.

Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000003, Tanggal 01 Feb 2011.

Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000004, Tanggal 20 Feb 2011.

Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000005, Tanggal 07 Mar 2011.

Untuk penerbitan Faktur Pajak selanjutnya, nomor urut Faktur Pajak yang digunakan adalah nomor urut 00000006 dan seterusnya.

3. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap dan benar karena:

a. pengisian Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;

b. pengisian Kode Cabang pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan; atau

c. pengisian Nomor Urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;

dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

4. Faktur Pajak yang di-tipex, dicoret, kena tumpahan tinta, kena tumpahan air atau karena sebab lain yang menyebabkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN menjadi tidak lengkap atau tidak jelas atau meragukan merupakan Faktur Pajak cacat. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

5. Faktur Pajak yang tidak dicoret pada kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" namun tidak menyebabkan informasi pada Faktur Pajak menjadi tidak jelas, karena pada kolom keterangan telah dicantumkan keterangan/informasi yang menjelaskan jenis transaksi atau penyerahan BKP atau JKP yang dikenai PPN, bukan merupakan Faktur Pajak cacat.

Peraturan ini mulai berlaku 01 Januari 2011.

Untuk download peraturan ini, klik DISINI

Faktur Pajak Bagi PKP Pedagang Eceran

2011-03-11T19:03:00.000-08:00

Memperhatikan bahwa karakteristik Pedagang Eceran dengan aktivitas usaha penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil menyebabkan Pedagang Eceran mengalami kesulitan apabila diperlakukan sama seperti Pengusaha Kena Pajak lainnya dalam pembuatan dan penatausahaan Faktur Pajak.

Untuk itu agar memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam membuat Faktur Pajak dan menatausahakan Faktur Pajak, maka diterbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-58/PJ/2010

Dalam peraturan ini disampaikan antara lain :

1. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut PKP PE adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan cara sebagai berikut :

a. melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;

b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan

c. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

2. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

3. PKP PE wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

4. Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) oleh PKP PE paling sedikit harus memuat keterangan :

a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak;

b. jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;

c. jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah;

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan

e. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

5. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa:

a. bon kontan,

b. faktur penjualan,

c. segi cash register,

d. karcis,

e. kuitansi, atau

f. tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

6. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP PE, dan pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh PKP PE sendiri.

7. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :

a. Lembar 1 : disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak (BKP).

b. Lembar 2 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak.

8. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.

9. Lembar ke-2 Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

PPN 1111 vs PPN 1111 DM

2011-02-24T17:59:00.000-08:00

Dengan mulai berlakunya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 dan Nomor PER-45/PJ/2010 mulai 01 Januari 2011, maka dalam kesempatan ini kami akan memberikan deskripsi ketentuan penggunaan formulir PPN 1111 dan PPN 1111 DM dengan harapan dapat lebih memberikan pemahaman bagi PKP dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak khususnya PPN /PPnBM.

PPN 1111 (PER-44/PJ/2010)

1. SPT Masa PPN 1111, terdiri dari :

Induk SPT Masa PPN 1111- Formulir 1111 (F.1.2.32.04); dan Lampiran SPT Masa PPN 1111:

a. Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);

b. Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);

c. Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);

d. Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);

e. Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan

f. Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12),

2. SPT Masa PPN 1111 wajib diisi oleh setiap PKP selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

3. SPT Masa PPN 1111 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik (eSPT) dapat digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak / Nota Retur / Nota Pembatalan) dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

4. SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik (eSPT) wajib digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak / Nota Retur / Nota Pembatalan) dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak

5. PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik, tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

PPN 1111 DM (PER-45/PJ/2010)

1. SPT Masa PPN 1111 DM, terdiri dari:

Induk SPT Masa PPN 1111 DM - Formulir 1111 DM (F.1.2.32.05); dan Lampiran SPT Masa PPN 1111 DM, yaitu :

a. Formulir 1111 A DM (D.1.2.32.13) - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak; dan

b. Formulir 1111 R DM (D.1.2.32.14) - Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

2. SPT Masa PPN 1111 DM sebagaimana dimaksud pada diatas wajib diisi oleh setiap PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peredaran Usaha atau Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN No.42/2009.

3. Yang dimaksud berdasarkan Peredaran Usaha adalah : PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang memilih untuk menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010.

4. Yang dimaksud berdasarkan kegiatan usaha tertentu adalah : PKP yang wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 dan melakukan kegiatan usaha yang semata-mata dari : a. penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau b. penyerahan emas perhiasan secara eceran. PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan melakukan kegiatan usaha tertentu, wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan kegiatan usaha.

5. SPT Masa PPN 1111 DM baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik dapat digunakan oleh PKP yang :

a. Menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan; atau

b. Menerbitkan dokumen (Faktur Pajak / Nota Retur / Nota Pembatalan) dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

6. SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik (eSPT) wajib digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak / Nota Retur / Nota Pembatalan) lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

7. PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik (eSPT), tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

INFO :

Telah terbit Aplikasi SPT Masa PPN 1111 format excel khusus bagi PKP yang membuat faktur pajak tidak lebih 25 faktur setiap bulannya, (Harga Rp.175.000,-). Bagi pelanggan yang melakukan pemesanan dibulan Februari 2011 mendapatkan harga khusus yaitu : Rp.150.000,-

Download Trial Aplikasi PPN 1111, klik DISINI

Info Pemesanan, klik DISINI

APLIKASI SPT MASA PPN 1111

2011-02-16T16:25:00.000-08:00

Menindaklanjuti adanya perubahan format SPT Masa PPN sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-44/PJ/2010, maka manajemen PAJAK KITA kembali menerbitkan APLIKASI SPT MASA PPN Form 1111 dengan format excel yang diperuntukan bagi PKP dengan jumlah transaksi tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Output Aplikasi ini adalah Induk SPT Masa PPN 1111 lengkap dengan lampiran AB, A1, A2, B1, B2, B3, dan SSP (sesuai dengan UU 42/2009 dan PER-44/PJ/2010). Dimana wajib pajak tinggal entry data transaksi setiap bulannya, maka secara otomatis akan masuk dalam formulir termasuk penghitungan PPN yang kurang (lebih) bayar. Selanjutnya wajib pajak tinggal cetak (print) atau dengan kata lain wajib pajak tinggal membubuhkan tandatangan dan cap.

Untuk download Trial Aplikasi ini, klik DISINI

Info Pemesanan, klik DISINI

(Dapatkan harga khusus untuk pembelian selama bulan Februari 2011)

SPT Tahunan 2010

2011-01-22T15:28:00.000-08:00

Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban SPT Tahunan untuk tahun pajak 2010 kembali Dirjen Pajak merubah format formulir SPT Tahunan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Nomor : PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Serta Petunjuk Pengisiannya.

Perubahan yang terjadi antara lain :

1. Dihilangkannya PPh Ps.25 Ayat (8)/Fiskal Luar Negeri, pada SPT Tahunan Badan.

2. Ada penambahan transkrip kutipan laporan keuangan yaitu lampiran 8A-7 dan 8A-8.

3. Perubahan kolom pada lampiran 1771-III, 1771-V, dan 1771-VI yaitu dipisahkannya kolom Nama, NPWP dan Alamat.

4. Perubahan pada lampiran 1771-IV bagian A no.2 dan no.13

5. Perubahan pada induk 1770 bagian D.18 dan G.c

6. Perubahan pada lampiran 1770-III bagian A no.2 dan no.13, serta bagian B no.5

7. Perubahan pada lampiran 1770S-I bagian B no.5

8. Perubahan pada lampiran 1770S-II bagian A no.2

Berdasarkan PER-34/PJ/2010 bentuk Formulir SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770 dan Lampiran-Lampirannya) digunakan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

a. dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

b. dari satu atau lebih pemberi kerja;

c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan atau bersifat Final; dan/atau penghasilan lain.

Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S dan Lampiran-Lampirannya) digunakan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

a. dari satu atau lebih pemberi kerja;

b. dari dalam negeri lainnya; dan/atau

c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.

Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS) digunakan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

a. yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun, dan

b. tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.

c. Lampiran Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 berupa 1721 A1 dan/atau 1721 A2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir 1770 SS.

Untuk mendownload peraturan ini, klik DISINI

DUKUNG PAJAK KITA, klik DISINI

INFORMASI :

Untuk mengakomodasi atas perubahan ini, PAJAK KITA telah menerbitkan APLIKASI SPT TAHUNAN (1771, 1770, 1770S, DAN 1770SS). Info pemesanan klik DISINI

(Bagi pelanggan lama diberi kesempatan untuk melakukan update Aplikasi SPT tahunan hanya dengan biaya Rp25.000,- per Aplikasi)

Pajak Oleh-Oleh Dari Luar Negeri

2011-01-04T06:55:00.000-08:00

Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Kembali mengeluarkan peraturan yang mengatur pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman (Dilapangan dikenal dengan istilah Pajak Oleh-Oleh). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri keuangan nomor : 188/PMK.04/2010 yang mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.

Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain :

1. Terhadap Barang Pribadi Penumpang dengan nilai pabean paling banyak USD 250.00 (dua ratus lima puluh US Dollar) per orang atau USD 1,000.00 (seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.

2. Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

3. Terhadap Barang Pribadi Penumpang, Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut, dan Barang Pribadi Pelintas Batas yang semula dibawa ke luar daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean, diberikan pembebasan bea masuk sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor kembali barang yang telah diekspor.

4. Terhadap Barang Pribadi Penumpang yang merupakan barang kena cukai, diberikan pembebasan bea masuk dan cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.

5. Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut pada saat kedatangan wajib memberitahukan barang impor yang dibawanya kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan CD (Customs Declaration) atau dapat dilakukan secara lisan.

Download Peraturan ini, klik DISINI

DUKUNG PAJAK KITA, klik DISINI

SPT PPh 21/26 Masa Desember 2010

2010-12-20T08:13:00.000-08:00

Menjelang akhir tahun wajib pajak mulai disibukkan dengan persiapan laporan SPT Masa PPh 21/26 masa Desember, dimana untuk laporan masa Desember adalah berbeda dengan laporan masa-masa sebelumnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam laporan SPT Masa 21/26 bulan Desember :

1. Jumlah penghasilan bruto pada kolom (4) induk SPT Masa PPh 21/26 diisi total penghasilan bruto selama setahun (Januari s/d Desember) yang dibayar kepada pegawai.

2. Jumlah PPh 21/26 yang terutang pada kolom (5) induk SPT Masa PPh 21/26 diisi total PPh 21/26 yang terutang selama setahun (Januari s/d Desember)

3. Pada poin 21 induk SPT Masa PPh 21/26, diisi total PPh 21/26 yang telah disetor selama bulan Januari s/d November.

4. Besarnya PPh 21/26 yang terutang untuk masa Desember merupakan selisih dari total PPh 21/26 terutang setahun (Januari s/d Desember) dikurangi dengan jumlah PPh 21/26 yang telah disetor masa Januari s/d November.

Catatan :

1. Kelengkapan laporan SPT Masa PPh 21/26 bulan Desember terdiri dari : Induk SPT Masa PPh 21/26 (form 1721) dan lampiran 1721-I (yang merupakan rekap dari bukti potong 1721-A1)

2. Bukti potong 1721-A1 harus dibuat untuk diberikan kepada setiap pegawai tetap.

Tentang Formulir SPT Masa PPh 21 :

1. Form 1721, merupakan Induk SPT Masa PPh 21/26

2. Form 1721-I, merupakan daftar pemotongan PPh 21/26 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala (Disampaikan hanya pada masa Desember)

3. Form 1721-II, merupakan daftar perubahan pegawai tetap (Disampaikan jika ada mutasi pegawai tetap)

4. Form 1721-T, merupakan daftar pegawai tetap dan penerima pensiun berkala (Disampaikan pertama kali pemotong pajak menyampaikan SPT Masa PPh 21/26)

5. Form 1721-A1/A2, merupakan bukti potong pegawai tetap, dimana pemotong pajak tidak perlu melampirkan dalam SPT Masa PPh 21/26, tetapi wajib memberikan bukti potong ini kepada pegawai tetap.

Untuk kepentingan pembuatan bukti potong 1721-A1, kami menyediakan :

APLIKASI BUKTI POTONG 1721-A1-(G3.0) New 2010 – (Rp.75.000)

Program Aplikasi Bukti Potong 1721-A1 Generasi 3 ini mengakomodasi pembuatan sampai dengan 200 (dua ratus) bukti potong pegawai tetap dengan sistem database dan mengakomodasi perbedaan tarif bagi pegawai tetap yang ber-NPWP / tidak ber-NPWP. Wajib pajak hanya meng-entry data-data, maka secara otomatis akan masuk dalam formulir 1721-A1. Selanjutnya wajib pajak tinggal cetak (print), output Form 1721-A1 terbaru 2009. Dengan kata lain wajib pajak tinggal membubuhkan tandatangan dan cap. Program dilengkapi dengan aplikasi pembuatan lampiran 1721-I. Sesuai dengan ketentuan PTKP, Bea Jabatan dan Tarif pajak terbaru (UU No.36 tahun 2008, PER-31/PJ/2009, PER-32/PJ/2009 dan PER-38/PJ/2009).

Download Trial, klik DISINI

Cara pemesanan, klik DISINI

INFO :

Kini PAJAK KITA hadir dalam format situs mobile, Arahkan kamera ponsel anda pada kode QR di bawah ini, maka informasi PAJAK KITA ada digenggaman anda, (pastikan ponsel anda terdapat aplikasi barcode reader) atau ikuti alamat link ini http://buzzcity.mobi/pajakkita melalui ponsel anda.

PPN Jasa Angkutan Umum

2010-12-12T07:23:00.000-08:00

Untuk menjawab banyaknya pertanyaan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan umum di jalan, dengan ini dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-119/PJ/2010 tertanggal 16 November 2010. Dimana berdasarkan SE ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, bahwa jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan motor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam.

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 diatas, maka ditegaskan bahwa penyerahan jasa Angkutan Umum dijalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepanjang menggunakan kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, termasuk penyerahan jasa Angkutan Umum di jalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum yang bersifat charter atau sewa.

Untuk download Surat Edaran ini, klik DISINI

DUKUNG PAJAK KITA, klik DISINI

INFO :

BPHTB Sebagai Pajak Daerah

2010-11-29T08:20:00.000-08:00

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang awalnya berdasarkan undang-undang nomor : 21 tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor : 20 tahun 2000 merupakan Pajak Pusat, namun setelah dikeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-47/PJ/2010 tertanggal 22 Oktober 2010 ditegaskan bahwa mulai 01 Januari 2011 BPHTB berubah menjadi Pajak Daerah.

Secara umum pengenaan BPHTB dilatarbelakangi dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana tanah dan bangunan dalam penggunaannya dapat mempunyai fungsi antara lain :

a. Fungsi sosial.

b. Fungsi ekonomi.

c. Fungsi sebagai papan/tempat tinggal.

d. Fungsi sebagai lapangan usaha.

e. Fungsi sebagai alat investasi.

Dengan melihat beberapa fungsi dari tanah dan bangunan tersebut, maka mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan harus melakukan pembayaran pajak yang dalam hal ini disebut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Beberapa prinsip dasar dari pengenaan BPHTB adalah :

a. BPHTB dikenakan berdasarkan system “self Assessment” yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri hutang pajaknya.

b. BPHTB menerapkan tarif tunggal yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP), dimana NPOPKP merupakan selisih antara Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

c. Sesuai dengan pengertian dari BPHTB yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, maka yang menjadi obyek BPHTB adalah “Perolehan Hak” yang merupakan peristiwa hukum yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan, dimana orang pribadi atau badan tersebut disebut sebagai subyek pajak.

Untuk download Peraturan ini, klik DISINI

DONASI PAJAK KITA, klik DISINI

INFO :

Kini PAJAK KITA hadir dalam format situs mobile, Arahkan kamera ponsel anda pada kode QR di bawah ini, informasi PAJAK KITA ada digenggaman anda, (pastikan ponsel anda terdapat aplikasi barcode reader) atau ikuti alamat link ini http://buzzcity.mobi/pajakkita melalui ponsel anda.

Bebas Fiskal Luar Negeri 2011

2010-11-11T20:18:00.000-08:00

Direktorat Jenderal Pajak mulai 01 Januari 2011 memberlakukan Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang TIDAK memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun. Hal ini sesuai dengan Siaran Pers tanggal 25 Oktober 2010 dan pasal 25 ayat 8a UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Seperti telah banyak diketahui bahwa sebelumnya, yaitu mulai 01 januari 2009 s/d 31 Desember 2010 tarif Fiskal Luar Negeri adalah Rp 2,5 juta untuk setiap orang sekali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara atau Rp 1 juta untuk setiap orang sekali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut. Dimana Pembebasan Fiskal Luar Negeri (BFLN) hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP.

Dengan pemberlakuan Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN) ini, maka terhitung mulai 01 Januari 2011 semua masyarakat yang hendak berpergian ke luar negeri TIDAK PERLU lagi membayar Fiskal Luar Negeri.

Untuk download ketentuan ini, klik DISINI

DUKUNG PAJAK KITA, klik DISINI

INFO :

Bendahara Pemerintah Wajib Memotong/Memungut Pajak

2010-11-07T05:22:00.000-08:00

Dengan masih adanya ketidaktertiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum melakukan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka melalui PENG-05/PJ.09/2010 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk:

a. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak;

b. Melakukan penyetoran pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan

c. Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan;

atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD.

2. Pajak-pajak yang harus dipotong/dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain berupa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPN.

3. Kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dimohon untuk mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas.

4. Apabila masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar menghubungi langsung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat atau layanan call center 500200.

5. Kepada masyarakat diminta untuk ikut mengawasi.

DUKUNG PAJAK KITA, klik DISINI

SPT Masa PPN 2011 (Form 1111)

2010-10-19T08:02:00.000-07:00

Kembali Dirjen Pajak melalui peraturan terbaru nomor : PER-44/PJ/2010 merubah format formulir SPT Masa PPN. Dimana SPT Masa PPN ini yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111, terdiri dari :

a. Induk SPT Masa PPN 1111- Formulir 1111

b. Lampiran SPT Masa PPN 1111 :

1.Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;

2.Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP;

3.Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan

Faktur Pajak;

4.Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP

dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean;

5.Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan

BKP/JKP Dalam Negeri; dan

6.Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang

Mendapat Fasilitas,

c. SPT Masa PPN 1111 wajib diisi oleh setiap PKP selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

d. SPT Masa PPN 1111 dapat berbentuk formulir kertas (hard copy); atau data elektronik.

e. SPT Masa PPN 1111 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik dapat digunakan oleh PKP yang dengan jumlah transaksi TIDAK LEBIH DARI 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

f. SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik WAJIB digunakan oleh PKP yang dengan jumlah transaksi LEBIH DARI 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

g. SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) bentuk, isi, dan ukuran sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tidak boleh diubah.

h. SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dalam bentuk data elektronik harus menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak dan Induk SPT Masa PPN 1111 tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

i. Dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT Masa PPN 1111, maka Lampiran SPT Masa PPN 1111 tidak perlu dilampirikan.

j. Formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dapat digandakan atau diperbanyak sendiri oleh PKP.

k. Dalam hal PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2011, pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN yang sama dengan formulir SPT Masa PPN yang dibetulkan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011.

Untuk mendownload Peraturan ini, klik DISINI

Untuk mendownload form SPT Masa PPN 1111, klik DISINI

Petunjuk Umum WP Badan

2010-10-03T10:08:00.000-07:00

WP Badan (PT, CV, Yayasan, Koperasi, dll) yang telah ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) mempunyai kewajiban laporan pajak baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, dimana secara rinci kewajiban pajaknya adalah sbb :

SPT MASA

WP Badan yang hanya mempunyai NPWP, kewajiban SPT Masa meliputi :

1. Kewajiban rutin setiap bulan : SPT Masa PPh 21 dan SPT Masa PPh 25.

2. Kewajiban insidentil (dilakukan jika pada suatu bulan tertentu terdapat transaksi objek pajak ybs) : SPT Masa PPh 23/26, SPT Masa PPh 4 (2)

WP Badan yang mempunyai NPWP dan NPPKP, kewajiban SPT masa meliputi :

1. Kewajiban rutin setiap bulan : SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPh 25 dan SPT Masa PPN/PPn.BM

2. Kewajiban insidentil (dilakukan jika pada suatu bulan tertentu terdapat transaksi objek pajak ybs) : SPT Masa PPh 23/26, SPT Masa PPh 4 (2)

SPT TAHUNAN

Kewajiban SPT Tahunan WP Badan adalah Form 1771.

Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan

SPT Masa PPh 21, PPh 23/26, PPh 4 (2) paling lambat setor/bayar di Bank Persepsi adalah tanggal 10 setiap bulannya, sedangkan SPT Masa PPh 25 paling lambat setor/bayar di Bank Persepsi adalah tanggal 15 setiap bulannya, dimana terlambat setor/bayar dikenakan sanksi bunga 2% perbulan.

SPT Masa tsb diatas paling lambat dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Tanggal 20 setiap bulannya, terlambat lapor dikenakan sanksi denda Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Untuk SPT Masa PPN/PPn.BM paling lambat dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah pada Akhir Bulan setiap bulannya, terlambat lapor dikenakan sanksi denda Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling lambat setor/bayar di Bank Persepsi adalah sebelum SPT Dilaporkan.

SPT Tahunan 1771 paling lambat dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Akhir Bulan April setiap tahunnya, terlambat lapor dikenakan sanksi denda Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling lambat setor/bayar di Bank Persepsi adalah sebelum SPT Dilaporkan, dimana terlambat setor/bayar dikenakan sanksi bunga 2% perbulan.

Untuk mempermudah pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak ini, kami menawarkan Aplikasi Pajak sbb :

1. Aplikasi SPT Masa PPh 21, trial dapat di download DISINI

2. Aplikasi SPT Masa PPh 25, trial dapat di download DISINI

3. Aplikasi SPT Masa PPh 4 (2), trial dapat di download DISINI

4. Aplikasi SSP Multi Fungtion, trial dapat di download DISINI

5. Aplikasi Faktur Pajak, trial dapat di download DISINI

6. Aplikasi SPT Tahunan 1771, trial dapat di download DISINI

7. Aplikasi Bukti Potong 1721- A1, trial dapat di download DISINI

Untuk cara pemesanan, klik DISINI

Secara lengkap produk aplikasi pajak dan harga, klik DISINI

Info Kewajiban Pajak WP Orang Pribadi, klik DISINI

Petunjuk Umum WP OP

2010-10-02T13:02:00.000-07:00

Untuk menjembatani pemahaman tentang kewajiban pajak bagi wajib pajak baru, baik wajib pajak orang pribadi (WP OP) maupun wajib pajak badan (WP BADAN), dengan ini kami akan mengulas tentang kewajiban-kewajiban pajak yang harus dilakukan bagi wajib pajak baru tersebut.

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Wajib pajak orang pribadi (WP OP) di lapangan dalam memperoleh penghasilan ada 2 (dua) macam, yaitu orang pribadi memperoleh penghasilan karena menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan orang pribadi memperoleh penghasilan karena bekerja sebagai karyawan.

Atas jenis penghasilan yang diperoleh orang pribadi tersebut, maka dalam pemenuhan kewajiban pajak dibedakan menjadi sbb :

a. WP OP Sebagai Karyawan.

WP OP yang memperoleh penghasilan sebagai karyawan yang telah ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) mempunyai kewajiban laporan pajak hanya setahun sekali, yaitu laporan SPT Tahunan Orang pribadi. Dimana SPT Tahunan ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu form 1770-S dan 1770-SS.

Form 1770-S digunakan bagi WP OP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya.

Form 1770-SS digunakan bagi WP OP yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan/atau bunga koperasi. (PER - 34/PJ/2010)

Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan

SPT Tahunan 1770-S dan 1770-SS paling lambat dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Akhir Bulan Maret setiap tahunnya, terlambat lapor dikenakan sanksi denda Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling lambat setor/bayar di Bank Persepsi adalah sebelum SPT Dilaporkan, dimana terlambat setor/bayar dikenakan sanksi bunga 2% perbulan.

Untuk mempermudah pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak ini, kami menawarkan Aplikasi Pajak sbb :

1. Aplikasi SPT Tahunan 1770-S, trial dapat di download DISINI

2. Aplikasi SPT Tahunan 1770-SS, trial dapat di download DISINI

Untuk cara pemesanan, klik DISINI

Secara lengkap produk aplikasi pajak dan harga, klik DISINI

b. WP OP Menjalankan Usaha / Pekerjaan Bebas

WP OP yang memperoleh penghasilan karena menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang telah ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) mempunyai kewajiban laporan pajak baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, dimana secara rinci kewajiban pajaknya adalah sbb :

SPT Masa

WP OP menjalankan usaha/pekerjaan bebas yang hanya mempunyai NPWP, kewajiban SPT Masa meliputi :

1. Kewajiban rutin setiap bulan : SPT Masa PPh 21 dan SPT Masa PPh 25.

2. Kewajiban insidentil (dilakukan jika pada suatu bulan tertentu terdapat transaksi objek pajak ybs) : SPT Masa PPh 23/26, SPT Masa PPh 4 (2)

WP OP menjalankan usaha/pekerjaan bebas yang mempunyai NPWP dan NPPKP, kewajiban SPT masa meliputi :

1. Kewajiban rutin setiap bulan : SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPh 25 dan SPT Masa PPN/PPn.BM

2. Kewajiban insidentil (dilakukan jika pada suatu bulan tertentu terdapat transaksi objek pajak ybs) : SPT Masa PPh 23/26, SPT Masa PPh 4 (2)

SPT TAHUNAN

Kewajiban SPT Tahunan WP OP menjalankan usaha/pekerjaan bebas adalah Form 1770.

Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan

SPT Masa tsb diatas paling lambat dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Tanggal 20 setiap bulannya, terlambat lapor dikenakan sanksi denda Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

SPT Tahunan 1770 paling lambat dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Akhir Bulan Maret setiap tahunnya, terlambat lapor dikenakan sanksi denda Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling lambat setor/bayar di Bank Persepsi adalah sebelum SPT Dilaporkan, dimana terlambat setor/bayar dikenakan sanksi bunga 2% perbulan.

Untuk mempermudah pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak ini, kami menawarkan Aplikasi Pajak sbb :

1. Aplikasi SPT Masa PPh 21, trial dapat di download DISINI

2. Aplikasi SPT Masa PPh 25, trial dapat di download DISINI

3. Aplikasi SPT Masa PPh 4 (2), trial dapat di download DISINI

4. Aplikasi SSP Multi Fungtion, trial dapat di download DISINI

5. Aplikasi Faktur Pajak, trial dapat di download DISINI

6. Aplikasi SPT Tahunan 1770, trial dapat di download DISINI

7. Aplikasi Bukti Potong 1721- A1, trial dapat di download DISINI

Untuk cara pemesanan, klik DISINI

Secara lengkap produk aplikasi pajak dan harga, klik DISINI

Info Kewajiban Pajak WP Badan, klik DISINI

Permohonan Pemindahbukuan (PBK)

2010-09-28T11:12:00.000-07:00

Akhir-akhir ini tidak jarang wajib pajak melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) didalam pembayaran pajak di Bank Persepsi atau Kantor Pos/Giro. Dimana kesalahan sering terjadi dalam pengisian Kode Akun Pajak, Kode Jenis Pajak, kesalahan penyilangan masa pajak ataupun pengisian tahun pajak.

Kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, wajib pajak dapat melakukan Permohonan Pemindahbukuan atau sering disebut Permohonan PBK ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Atas hal tersebut diatas dan banyaknya pertanyaan yang masuk ke Manajemen PAJAK KITA, maka dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan contoh format Surat Permohonan Pemindahbukuan (PBK) yang dapat menjadi acuan dalam melakukan permohonan pemindahbukuan. Contoh ini bukan merupakan format standar sehingga dapat ditambahkan suatu informasi sesuai kebutuhan.

Format Permohonan Pemindahbukuan (PBK) dapat di download DISINI

Perlakuan Zakat Dalam Pajak

2010-08-16T10:44:00.000-07:00

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b.

Ketentuan diatas kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta ZAKAT yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-80/PJ/2010 tertanggal 23 Juli 2010, ditegaskan sbb :

1. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh WP orang pribadi dalam negeri pemeluk agama lslam dan/atau WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama lslam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah DAPAT DIKURANGKAN dari Penghasilan Kena Pajak.

2. Apabila zakat tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah maka zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

3. WP yang melakukan pengurangan zakat atas Penghasilan Kena Pajak, wajib melampirkan foto kopi bukti pembayaran zakat dari badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.

Untuk download SE-80/PJ/2010, klik DISINI

Donasi untuk PAJAK KITA, Info klik DISINI

Penegasan Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) UU 36 Tahun 2008

2010-08-08T11:05:00.000-07:00

Sehubungan dengan masih banyaknya Wajib Pajak khususnya badan dalam negeri belum paham terhadap pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor : 36 Tahun 2008, maka diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 66/PJ/2010 tertanggal 24 Mei 2010 yang menegaskan hal-hal sbb :

1. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh, diatur bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2. Fasilitas pengurangan tarif tersebut dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

3. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh WP Badan Dalam Negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tersebut.

4. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi :

a. Penghasilan yang dikenai PPh bersifat final;

b. Penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan

c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

5. Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud poin 4 di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif PPh yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi WP Badan Dalam Negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh.

MARI DUKUNG PAJAK KITA, Info klik DISINI

PPH 25 Bagi WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

2010-07-26T10:46:00.000-07:00

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, maka perlu ditetapkan PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.

Pedagang Pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau penyerahan jasa.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan SSP yang mencantumkan NPWP. Dimana Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil, tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan menggunakan formulir sebagaimana yang telah ditentukan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 12 juli 2010.

Untuk mendownload PER-32/PJ/2010, klik DISINI

PPN Bagi PKP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu

2010-07-13T09:15:00.000-07:00

Dalam rangka pelaksanaan kepastian hukum atas penghitungan PPN bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 79/PMK.03/2010 yang mulai diberlakukan per-01 April 2010. Dimana dalam peraturan ini diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan :

a. Penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau

b. Penyerahan emas perhiasan secara eceran.

2. PKP yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, dalam menghitung besarnya Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan, wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

3. Besarnya Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud poin 2, yaitu sebesar :

a. 90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran (PK), dalam hal PKP melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran;

b. 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran (PK), dalam hal PKP melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

4. Pajak Keluaran (PK) sebagaimana dimaksud dalam poin 3, dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dimana Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dimaksud adalah peredaran usaha.

5. PPN yang wajib disetor pada setiap Masa Pajak dihitung dengan cara Pajak Keluaran (PK) dikurangi dengan Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam poin 3, yaitu sebesar :

a. Sama dengan 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), bagi PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran.

b. Sama dengan 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), bagi PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

6. PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan ini tidak dapat membebankan PPN atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan.

7. PKP yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini walaupun PKP memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (7) Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai.

8. Dalam hal pada suatu Masa Pajak, PKP yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu beralih usaha di luar Kegiatan Usaha Tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. PKP dapat menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (7) UU PPN atau menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran apabila peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

b. PKP wajib menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran apabila peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku di atas Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), terhitung sejak Masa Pajak saat PKP tidak melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.

Untuk mendownload PMK No.79/2010, klik DISINI

PPN Bagi PKP Dengan Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu

2010-07-04T10:11:00.000-07:00

Untuk kepentingan penghitungan PPN terutang bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu, maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor: 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu, yang mulai berlaku 01 April 2010. Dimana dalam peraturan ini disebutkan bahwa :

1. PKP yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

2. PKP sebagaimana dimaksud poin 1 dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan apabila memenuhi syarat :

a. Mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku; atau

b. Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan wajib beralih menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran (mekanisme umum) mulai Masa Pajak berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

4. PKP sebagaimana dimaksud poin 1 yang bermaksud menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

5. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu sebesar :

a. 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau

b. 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

6. Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud poin 5 dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dimana yang dimaksud Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah peredaran usaha.

7. PPN yang wajib disetor pada setiap Masa Pajak dihitung dengan cara Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud poin 6 dikurangi dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud poin 5, sehingga :

a. Bagi PKP yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah sama dengan 4% (empat persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

b. Bagi PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah sama dengan 3% (tiga persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

8. PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan menurut Peraturan Menteri Keuangan ini tidak dapat membebankan PPN atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk mendownload PMK No.74/2010, klik DISINI

Tata Cara Pelaporan PPN Membangun Sendiri

2010-06-26T08:14:00.000-07:00

Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor : 27/PJ/2010 yang mulai berlaku 01 April 2010 tentang Tatacara Pengisian SSP, Pelaporan dan Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, diatur antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan membangun sendiri sebagaimana adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

2. Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan, dan Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun, serta Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

3. Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya, dan disetorkan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

4. Dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KPP Pratama tempat orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, kolom NPWP pada SSP diisi dengan NPWP orang pribadi/badan tersebut.

5. Dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KPP Pratama yang berbeda dengan KPP tempat orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar atau orang pribadi/badan belum memiliki NPWP, kolom NPWP pada SSP diisi dengan :

a. angka 01 (nol satu) pada 2 (dua) digit pertama, untuk badan usaha;

b. angka 04 (nol empat) pada 2 (dua) digit pertama, untuk orang pribadi;

c. angka 0 (nol) pada 7 (tujuh) digit berikutnya;

d. angka kode KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan tersebut didirikan pada 3 (tiga) digit berikutnya; dan

e. angka 0 (nol) pada 3 (tiga) digit terakhir.

6. Melaporkan penyetoran PPN atas kegiatan membangun sendiri ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dengan mempergunakan lembar ketiga SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

7. Dalam hal orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah dikukuhkan sebagai PKP dan tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar, maka wajib melaporkan dalam SPT Masa PPN dengan melampirkan lembar ketiga SSP.

Secara lengkap Peraturan ini dapat didownload DISINI

Tarif Baru PNBP Untuk Pelayanan BPN

2010-06-21T10:02:00.000-07:00

Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru yang memberikan standarisasi besarnya uang Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelayanan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2010 Pada tanggal 22 Januari 2010, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Pada PP-13/2010 ini secara rinci memberikan deskripsi mengenai tarif-tarif untuk masing-masing pelayanan pertanahan. Dengan diberlakukannya PP-13/2010 ini terdapat peningkatan biaya yang cukup signifikan dalam tarif resmi tersebut dibandingkan dengan tarif yang sebelumnya berlaku. Kenaikan yang cukup menyolok terutama terjadi pada uang pemasukan negara (yang biasa dikenal dengan SPS), yang selama ini merupakan satu-satunya biaya resmi yang di atur oleh Peraturan Pemerintah, yaitu semula sebesar RP.25.000,– (duapuluh lima ribu rupiah), naik 100% menjadi sebesar Rp.50.000,– (lima puluh ribu rupiah).

Dengan adanya kenaikan ini diharapkan tidak mempengaruhi pula kenaikan biaya "lain-lain" yang sudah sering terjadi pada kantor pertanahan, karena memang selama ini dalam prakteknya, masyarakat tidak hanya dikutip biaya PNBP atau SPS yang resmi sebesar Rp. 25rb saja.

Jika dengan diberlakukan tarif PNBP yang baru ini masih ada biaya "lain-lain", maka hal tersebut akan berakibat pada semakin tingginya biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan di bidang pertanahan.

Diharapkan dengan diterbitkannya PP-13/2010 secara nasional tersebut dapat membuat standarisasi dan aturan baku yang jelas dalam pelayanan di bidang pertanahan, serta adanya peningkatan peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan.

Untuk download peraturan ini, klik DISINI

Penelitian SSP Pengalihan Hak Atas Tanah & Bangunan

2010-06-11T11:20:00.000-07:00

Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-26/PJ/2010 tertanggal 04 Mei 2010 tentang Tatacara Penelitian Surat Setoran Pajak (SSP) Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, diatur hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, perjanjian kesepakatan atau risalah lelang atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan apabila kepadanya dibuktikan bahwa PPh telah dibayar ke Kas Negara berupa SSP yang telah diteliti oleh KPP.

2. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam rangka penelitian SSP , Wajib Pajak yang melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan atau kuasanya harus menyampaikan formulir penelitian SSP ke KPP tempat lokasi tanah berada dan dilampiri dengan :

a. SSP Lembar ke-1 yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau yang dilampiri dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) serta fotokopinya.

b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/bukti pembayaran PBB lainnya atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya.

c. Fotokopi faktur/bukti penjualan atau bukti penerimaan uang dalam hal Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dilakukan dengan cara penjualan.

d. Fotokopi surat kuasa dan kartu identitas yang diberi kuasa dalam hal pengajuan formulir SSP dikuasakan.

4. Dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara angsuran, maka Surat Setoran Pajak Lembar ke-1 yang disampaikan untuk diteliti adalah semua Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran angsuran dan pelunasan.

Berdasarkan Peraturan ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus menyelesaikan penelitian SSP tersebut dalam jangka waktu :

1. Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya formulir penelitian SSP beserta lampirannya, dalam hal tidak dilakukan penelitian lapangan atas NJOP dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

2. Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya formulir peneliatian SSP beserta lampirannya, dalam hal dilakukan penelitian lapangan atas NJOP dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2010, dan secara lengkap dapat di download DISINI.

Penghapusan Sanksi Administrasi STP/SKPKB/SKPKBT

2010-06-08T09:36:00.000-07:00

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (2) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta aturan pelaksanaannya, bahwa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan wajib pajak.

2. Disampaikan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP yang mengenakan sanksi administrasi tersebut.

3. Diajukan tidak lebih jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Disamping hal-hal tersebut diatas bahwa setiap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya boleh diajukan oleh wajib pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, dan diajukan atas STP, SKPKB, atau SKPKBT.

Sesuai Pasal 32 UU KUP, surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus ditandatangani oleh wajib pajak / pengurus. Apabila surat permohonan yang dimaksud tidak ditandatangani wajib pajak / pengurus, maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Pengertian Sewa & Jasa Lain PPh 23

2010-05-30T21:50:00.000-07:00

Dalam rangka untuk memberikan kesamaan pemahaman atas pengertian sewa dan penggunaan harta serta jasa-jasa lain sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka dikeluarkan SE-35/PJ/2010 yang memberi penegasan sebagai berikut :

Dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :

1.Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2.Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manaiemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 .

Sewa dan penghasilan lain yang dimaksud dalam poin 1 merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

Jasa teknik yang dimaksud poin 2 merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi :

a.Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;

b.Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau

c.Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.

Jasa manajemen sebagaimana dimaksud merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.

Jasa konsultan merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Download SE-35/PJ/2010, klik DISINI

Batasan Pengusaha Kecil PPN

2010-05-21T11:42:00.000-07:00

Dalam pelaksanaan ketentuan pasal 3A ayat (1) UU 42 Tahun 2009 tentang PPN/PPnBM, dimana pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN kecuali Pengusaha Kecil.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.03/2010 tertanggal 23 Maret 2010 diatur tentang batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Dalam PMK diatur hal-hal sebagai berikut :

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud diatas adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud poin 1 tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya. Kecuali apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud diatas dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Tagihan pajak (STP) untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan ini mulai berlaku 1 April 2010.

Form SPT Masa PPN vs UU 42 / 2009

2010-05-16T10:21:00.000-07:00

Menjawab kebingungan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban laporan SPT Masa PPN sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang 42 tahun 2009 (Tentang PPN/PPn.BM), maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-59/PJ/2010, dimana disampaikan penegasan antara lain sbb :

WP yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT tetap menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 yang sudah ada sampai Formulir SPT Masa PPN yang baru selesai dibuat yang direncanakan digunakan paling lambat 1 Januari 2011.
Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli tanpa identitas dan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak dalam rangka penyerahan BKP kepada turis asing, pelaporan dalam aplikasi e-SPT PPN 1107 dilakukan dengan cara menggunggung nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan PPN-nya pada Lampiran 1107 A Bagian III "Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana".
Bagi PKP Toko Ritel yang ditunjuk melakukan penyerahan kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107, wajib melampirkan Daftar Rincian Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri secara manual. Daftar Rincian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN Toko Ritel yang bersangkutan. Bagi PKP lainnya yang melakukan penyerahan kepada pembeli tanpa identitas (Nama dan NPWP pembeli tidak diisi) tidak wajib melampirkan daftar rinciannya pada saat menyampaikan e-SPT PPN 1107 tetapi cukup mengadministrasikan rincian yang dimaksud.
Untuk mengakomodir apabila terjadi Nomor Faktur Pajak yang diinput dalam aplikasi e-SPT PPN 1107 A Bagian II "Penyerahan dalam Negeri Dengan Faktur Pajak" tidak berurutan, maka Wajib Pajak terlebih dahulu mengubah setting aplikasi e-SPT PPN 1107 pada Informasi Profile bagian Penomoran Faktur diubah menjadi Input Manual.

Untuk download SE-59/PJ/2010, silahkan klik DISINI

Demikian kami sampaikan semoga bermanfaat.

Mengenai Faktur Pajak Lama

2010-05-03T22:34:00.000-07:00

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya PMK 38/2010 tentang cara pembuatan, pembetulan / penggantian Faktur Pajak, dan PER-13/PJ/2010 tentang bentuk / ukuran Faktur Pajak, maka dikeluarkan Surat Edaran nomor SE-56/PJ/2010 tertanggal 27 April 2010 tentang penjelasan mengenai Faktur Pajak Lama.

Dalam SE tersebut disampaikan hal-hal sbb :

Faktur Pajak lama adalah Faktur Pajak Standar yang terlanjur dicetak dan belum digunakan oleh PKP saat PER-13/PJ/2010 berlaku.
Berdasarkan pasal 3 PER-13/PJ/2010 disebutkan bahwa bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP dan dapat dibuat sebagaimana contoh lampiran 1A dan 1B.

Berdasarkan kedua poin diatas maka ditegaskan :

Faktur Pajak lama masih dapat digunakan oleh PKP sampai habis dan tetap dianggap sah sepanjang memenuhi persyaratan formal maupun material.
Faktur Pajak yang diterbitkan PKP sebagaimana dimaksud poin 1 tetap dapat dikreditkan oleh pembeli.
Nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak melanjutkan nomor urut yang telah digunakan PKP sebelum berlakunya PER-13/PJ/2010.
Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak dibuat sesuai kepentingan dan kebutuhan PKP, tidak harus sama dengan contoh lampiran 1A dan 1B dalam PER-13/PJ/2010.
Invoice yang memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (5) UU Nomor 42 tahun 2009 dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Formulir - Formulir PPN 2010

2010-04-29T22:33:00.000-07:00

Menindaklanjuti keinginan dari pengunjung PAJAK KITA, dan untuk mempermudah dalam memperoleh formulir-formulir terbaru sehubungan dengan kewajiban PPN/PPnBM dalam format excel, maka dengan ini kami sampaikan beberapa alamat link download atas formulir-formulir tersebut.

Form SPT Masa PPN 1107, download DISINI

Form SPT Masa PPN 1108, download DISINI

Form Faktur Pajak 2010, download DISINI

Form Contoh Pengisian Faktur Pajak (MU. Rp), download DISINI

Form Contoh Pengisian Faktur Pajak (MU. $), download DISINI

Form Pemberitahuan Pejabat/Kuasa yg berwenang menandatangani Faktur Pajak, download DISINI

Form Perubahan Pejabat/Kuasa yg berwenang menandatangani Faktur Pajak, download DISINI

Aplikasi Faktur Pajak G3.4 (Trial), download DISINI

Aplikasi SSP PPN/PPnBM (Trial), download DISINI

Demikian kami sampaikan, semoga bermafaat.

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak – 2010

2010-04-23T22:30:00.000-07:00

Sesuai PER-13/PJ/2010 Pengusaha Kena pajak harus menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Kode Faktur Pajak terdiri dari :

a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;

b. 1 (satu) digit Kode Status;dan

c. 3 (tiga) digit Kode Cabang

Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari :

a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan;dan

b. 8 (delapan) digit Nomor Urut

Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak ditentukan sendiri secara berurutan, yaitu diisi dengan kode '000' untuk Kantor Pusat dan dimulai dari kode '001' untuk Kantor Cabang.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak cacat.

Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak dan mata uang yang digunakan. Dimana penerbitan Faktur Pajak dimulai dari Nomor Urut 00000001 pada setiap awal tahun kalender mulai bulan Januari, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan.

Dalam hal sebelum bulan Januari awal tahun kalender berikutnya, Nomor Urut pada Faktur Pajak yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak telah mencapai Nomor Urut 99999999 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), maka Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak yang Nomor Urut-nya dimulai lagi dari Nomor Urut 00000001.

PKP sebagaimana dimaksud diatas wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPP tempat PKP dikukuhkan, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan Nomor Urut 00000001 digunakan kembali, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dapat menggunakan kode dan nomor seri khusus sebagai pengganti Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. Kode dan nomor seri khusus sebagaimana dimaksud dapat berupa nomor invoice atau nomor struk yang ditentukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran. Namun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur.

PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan. Dimana Pengusaha Kena Pajak dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang Pejabat untuk menandatangani Faktur Pajak.

Tentang Faktur Pajak – 2010

2010-04-04T22:27:00.000-07:00

Kembali Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan tentang Bentuk, Ukuran, Tatacara Pengisian, Pembetulan / Penggantian dan Pembatalan Faktur Pajak, yaitu dengan dikeluarkannya PER-13/PJ/2010 tertanggal 24 Maret 2010 yang efektif berlaku mulai 01 April 2010.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Peraturan ini adalah :

1. Faktur Pajak harus dibuat pada (pasal 2 ) :

a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;

c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN.

2. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak (pasal 3), dan pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

4. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut (pasal 4) :

a. Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli BKP atau penerima JKP.

b. Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak.

c. Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih banyak, maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembara Faktur Pajak yang bersangkutan.

5. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya.

6. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani merupakan Faktur Pajak cacat, dan merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh pembeli BKP atau penerima JKP.

7. Dalam hal PKP melakukan kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak cacat.

8. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. Dimana PKP yang menerima Faktur Pajak ini tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya.

9. PKP dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP dalam hal : Menerbitkan Faktur Pajak yang tidak memuat keterangan dan/atau tidak mengisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani Faktur Pajak , dan/atau menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam poin 8.

10. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud poin 9 dalam hal Faktur Pajak tidak memuat keterangan mengenai : Nama, Alamat, dan NPWP Pembeli BKP atau Penerima JKP; atau Nama, Alamat, dan NPWP Pembeli BKP atau Penerima JKP, dan nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk PKP Pedagang Eceran.

11. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 PKP Pedagang Eceran masih dapat menggunakan kode dan nomor seri khusus, dimana kode dan nomor seri khusus dapat berupa nomor invoice atau nomor struk yang ditentukan sendiri oleh PKP Pedagang Eceran.

12. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 seluruh PKP wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PER-13/PJ/2010.

13. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, maka KEP-524/PJ/2000 , PER-97/PJ/2005, dan PER-159/PJ/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen Yang Dipersamakan Faktur Pajak

2010-03-21T22:26:00.000-07:00

Mulai 01 April 2010 Dirjen Pajak akan memberlakukan Peraturan No.10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak, yang menggantikan KEP-522/PJ/2000 dan KEP-312/PJ/2001.

Dokumen tertentu yang dimaksud adalah :

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Dirjen Bea Cukai dan dilampiri invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.

3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM.

4. Tanda pembayaran / kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.

5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.

6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan.

7. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

8. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan SSP, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk impor Barang Kena Pajak.

10. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit harus memuat :
1. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
2. Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
3. Jumlah satuan barang apabila ada;
4. Dasar Pengenaan Pajak;
5. Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.
Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang telah terlanjur dicetak tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, tetap dapat dipergunakan sampai habis dengan cara membubuhkan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud diatas pada dokumen tersebut.

PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal dan mencantumkan NPWP pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pihak yang melakukan impor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud.